Nikah di KUA atau di luar KUA: beda biaya, jadwal, dan syaratnya
Akad di kantor KUA pada hari dan jam kerja Rp0. Akad di luar kantor KUA, atau di luar hari dan jam kerja, Rp600.000 per peristiwa nikah. Akad di luar KUA boleh atas permintaanmu dan persetujuan Kepala KUA atau PPN. Warga tidak mampu secara ekonomi yang menikah di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp0.
Diperiksa terhadap sumber resmi: 13 November 2026. Disusun oleh tim Panduan Nikah. Aturan bisa berbeda per KUA: tanyakan ke kua setempat.
Beda utamanya
Dua pilihan ini sama-sama sah. Yang berbeda tempat, jadwal, dan tarif pencatatan.
Nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja: Rp0.
Dasar: PP 59/2018 Pasal 5 ayat (1) dan (2); Lampiran angka II · diperiksa 12 November 2026
Nikah di luar kantor KUA atau di luar hari dan jam kerja: Rp600.000 per peristiwa nikah, disetor sebagai PNBP.
Dasar: PP 59/2018 Pasal 5 ayat (2); Lampiran II 'Layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan' · diperiksa 12 November 2026
Akad di KUA dilakukan pada hari dan jam kerja. Atas permintaan calon dan persetujuan Kepala KUA/PPN, akad boleh di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja.
Dasar: PMA 30/2024 Pasal 16 · diperiksa 12 November 2026
Siapa yang menikahkan
Akad nikah dilakukan di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayah kerjanya mencakup tempat akad.
Dasar: PMA 30/2024 Pasal 17 ayat (1) · diperiksa 12 November 2026
Kalau kamu tidak mampu
Warga tidak mampu secara ekonomi yang menikah di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp0.
Dasar: PP 59/2018 Pasal 7 ayat (2) · diperiksa 12 November 2026
Cara membayar dan minta kembali
Hanya bayar lewat kode billing resmi. Kemenag menegaskan tidak ada pungutan tambahan di luar ketentuan.
Biaya luar KUA dibayar dengan kode billing PNBP: KUA atau SIMKAH menerbitkan invoice/kode billing, dibayar lewat bank, kantor pos, atau kanal resmi MPN G3, lalu slip diserahkan ke KUA.
Dasar: Keterangan simkah4.kemenag.go.id dan FAQ Bimas Islam; teknis di KMA 388/2024 (tidak dibaca) · diperiksa 12 November 2026
Biaya PNBP bisa diminta kembali bila akad pindah ke KUA pada jam kerja, rencana akad batal, atau salah/ganda setor. Permohonan bermeterai ke Dirjen Bimas Islam; proses paling cepat 3 bulan.
Dasar: FAQ Bimas Islam (bimasislam.kemenag.go.id/info-nikah); pasal KMA tidak dikutip · diperiksa 12 November 2026
Cara memilih
Tentukan dulu tempat dan jam akad
Rumah, gedung, masjid, atau kantor KUA. Pilih yang paling nyaman untuk keluarga, lalu cek apakah tempat itu di wilayah kerja KUA yang kamu daftarkan.
Tanyakan jadwal ke KUA
Tanyakan apakah KUA bisa melayani akad di tempat dan jam yang kamu mau. Persetujuan ada di Kepala KUA atau PPN.
Daftar, lalu bayar bila perlu
Daftar di KUA atau lewat SIMKAH. Kalau akad di luar KUA, ikuti kode billing yang diberikan, bukan transfer ke perorangan.
Lanjutkan di aplikasi, gratis
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa biaya nikah di KUA?
- Nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja: Rp0. Nikah di luar kantor KUA atau di luar hari dan jam kerja: Rp600.000 per peristiwa nikah, disetor sebagai PNBP.
- Bolehkah akad di rumah atau gedung?
- Akad di KUA dilakukan pada hari dan jam kerja. Atas permintaan calon dan persetujuan Kepala KUA/PPN, akad boleh di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja.
- Bagaimana cara membayar biaya nikah di luar KUA?
- Biaya luar KUA dibayar dengan kode billing PNBP: KUA atau SIMKAH menerbitkan invoice/kode billing, dibayar lewat bank, kantor pos, atau kanal resmi MPN G3, lalu slip diserahkan ke KUA.
- Kapan biaya bisa dikembalikan?
- Biaya PNBP bisa diminta kembali bila akad pindah ke KUA pada jam kerja, rencana akad batal, atau salah/ganda setor. Permohonan bermeterai ke Dirjen Bimas Islam; proses paling cepat 3 bulan.
Sumber
- PP 59/2018 Pasal 7 ayat (2) (buka di tab baru) · diperiksa 12 November 2026
- PMA 30/2024 Pasal 17 ayat (1) (buka di tab baru) · diperiksa 12 November 2026
- Keterangan simkah4.kemenag.go.id dan FAQ Bimas Islam; teknis di KMA 388/2024 (tidak dibaca) (buka di tab baru) · diperiksa 12 November 2026
- FAQ Bimas Islam (bimasislam.kemenag.go.id/info-nikah); pasal KMA tidak dikutip (buka di tab baru) · diperiksa 12 November 2026
- Kementerian Agama, Ditjen Bimas Islam: Tegaskan Tidak Ada Pungutan Tambahan dalam Layanan Nikah (siaran Bimas Islam, 14 Sep 2026) (buka di tab baru) · diakses 13 November 2026
Halaman ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Aturan bisa berubah dan penerapannya bisa berbeda per KUA. Pastikan lagi ke KUA atau Disdukcapil setempat.
© 2026 Panduan Nikah
· Dibuat oleh Andrian Syahputra dan Agatha Halififah Maulana