Nikah beda agama, non-Islam, dan dengan WNA: dokumen dan pencatatan
Pencatatan perkawinan beda agama hanya bisa jika ada penetapan pengadilan; Disdukcapil tidak mencatat tanpa penetapan itu. Pernikahan non-Muslim dicatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota setelah upacara menurut agama atau kepercayaan. Aturan WNA dan nikah di luar negeri ada di bawah. Halaman ini informasi umum, bukan nasihat hukum: konfirmasi ke KUA atau Disdukcapil setempat.
Diperiksa terhadap sumber resmi: 12 November 2026. Disusun oleh tim Panduan Nikah. Aturan bisa berbeda per KUA: tanyakan ke kua setempat.
Nikah beda agama
Pencatatan perkawinan beda agama hanya bisa jika ada penetapan pengadilan; Disdukcapil tidak mencatat tanpa penetapan itu.
Dasar: UU 23/2006 Pasal 35 huruf a dan penjelasannya; Permendagri 108/2019 Pasal 53 · diperiksa 12 November 2026
Pernikahan non-Islam
Dicatat di Disdukcapil, bukan di KUA.
Pernikahan non-Muslim dicatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota setelah upacara menurut agama atau kepercayaan.
Dasar: UU 23/2006 Pasal 34 ayat (1)-(3); keterangan Ditjen Dukcapil · diperiksa 12 November 2026
Perkawinan yang sah wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.
Dasar: UU 23/2006 Pasal 34 ayat (1) · diperiksa 12 November 2026
Laporan dibuat di Disdukcapil tempat berdomisili, boleh di salah satu domisili pasangan.
Dasar: UU 24/2013 Pasal 102 huruf b; penjelasan Direktur Dafduk Dukcapil 13-6-2024 · diperiksa 12 November 2026
Dokumen: surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan, pas foto berwarna suami-istri (4x6 menurut Dukcapil), KK, KTP-el; janda/duda cerai mati bawa akta kematian, cerai hidup bawa akta cerai.
Dasar: Perpres 96/2018 Pasal 37 ayat (1) · diperiksa 12 November 2026
Kalau menikah sebelum 19 tahun, tambahkan fotokopi penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan.
Dasar: Penjelasan Ditjen Dukcapil 13-6-2024; UU 16/2019 Pasal 7 · diperiksa 12 November 2026
Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, termasuk akta perkawinan, tidak dipungut biaya.
Dasar: UU 24/2013 Pasal 79A (menyisipkan ke UU 23/2006) · diperiksa 12 November 2026
Menikah dengan WNA
Calon WNA membawa: certificate of no impediment dari kedutaan negaranya (plus apostille bila berlaku), izin poligami bila relevan, fotokopi akta lahir, akta cerai/kematian bila janda/duda, fotokopi paspor, data kedua orang tua. Dokumen asing diterjemahkan penerjemah resmi.
Dasar: PMA 30/2024 Pasal 4 ayat (3)-(6); Pasal 41-42 · diperiksa 12 November 2026
Pencatatan perkawinan orang asing di Indonesia perlu izin dari negara atau perwakilan negaranya, dokumen perjalanan, dan surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas.
Dasar: Perpres 96/2018 Pasal 37 ayat (2); UU 23/2006 Pasal 35 huruf b · diperiksa 12 November 2026
Menikah di luar negeri
Nikah WNI di luar negeri dicatat PPN LN di perwakilan RI. Kalau dicatat pemerintah setempat, daftarkan bukti nikah ke KUA tempat tinggal paling lambat 1 tahun setelah kembali ke Indonesia (lewat 1 tahun perlu pernyataan alasan).
Dasar: PMA 30/2024 Pasal 31-33 · diperiksa 12 November 2026
Perkawinan WNI di luar negeri dilaporkan ke perwakilan RI lalu ke Disdukcapil domisili dengan bukti pelaporan dan kutipan akta perkawinan.
Dasar: Perpres 96/2018 Pasal 38-39 · diperiksa 12 November 2026
WNI di luar negeri yang tidak punya dokumen kependudukan: surat pengantar dari perwakilan RI, persetujuan kedua calon, izin orang tua (<21), izin poligami, akta cerai, akta kematian bila ada.
Dasar: PMA 30/2024 Pasal 4 ayat (2) · diperiksa 12 November 2026
Lanjutkan di aplikasi, gratis
Pertanyaan yang sering diajukan
- Apakah nikah beda agama bisa dicatat?
- Pencatatan perkawinan beda agama hanya bisa jika ada penetapan pengadilan; Disdukcapil tidak mencatat tanpa penetapan itu.
- Di mana pernikahan non-Islam dicatat?
- Pernikahan non-Muslim dicatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota setelah upacara menurut agama atau kepercayaan. Perkawinan yang sah wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.
- Dokumen apa yang dibawa calon WNA?
- Calon WNA membawa: certificate of no impediment dari kedutaan negaranya (plus apostille bila berlaku), izin poligami bila relevan, fotokopi akta lahir, akta cerai/kematian bila janda/duda, fotokopi paspor, data kedua orang tua. Dokumen asing diterjemahkan penerjemah resmi.
- Menikah di luar negeri, bagaimana mencatatkannya di Indonesia?
- Nikah WNI di luar negeri dicatat PPN LN di perwakilan RI. Kalau dicatat pemerintah setempat, daftarkan bukti nikah ke KUA tempat tinggal paling lambat 1 tahun setelah kembali ke Indonesia (lewat 1 tahun perlu pernyataan alasan).
Sumber
- UU 23/2006 Pasal 35 huruf a dan penjelasannya; Permendagri 108/2019 Pasal 53 (buka di tab baru) · diperiksa 12 November 2026
- UU 23/2006 Pasal 34 ayat (1) (buka di tab baru) · diperiksa 12 November 2026
- Penjelasan Ditjen Dukcapil 13-6-2024; UU 16/2019 Pasal 7 (buka di tab baru) · diperiksa 12 November 2026
- Perpres 96/2018 Pasal 38-39 (buka di tab baru) · diperiksa 12 November 2026
- UU 24/2013 Pasal 79A (menyisipkan ke UU 23/2006) (buka di tab baru) · diperiksa 12 November 2026
- PMA 30/2024 Pasal 4 ayat (2) (buka di tab baru) · diperiksa 12 November 2026
Halaman ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Aturan bisa berubah dan penerapannya bisa berbeda per KUA. Pastikan lagi ke KUA atau Disdukcapil setempat.
© 2026 Panduan Nikah
· Dibuat oleh Andrian Syahputra dan Agatha Halififah Maulana